 |
Akal Bulus Dibalik Menskors Rapat Banggar P-APBD DS 2026, Terungkap.
Deli Serdang l buser-investigasi.com
Secara meluas Masyarakat Kabupaten Deli-Serdang, mengecam keras terhadap tindakan para Pimpinan DPRD Tingkat ll Deli Serdang, terkait menskors pembahasan Perubahan APBD Tahun 2026, yang hingga detik ini tidak pernah di buka kembali oleh Pimpinan Rapat Banggar Hamdani Syahputra, serta yang paling meriskan yaitu tidak tau apa putusan didalam hasil rapat Banggar tersebut, hingga kini.
Sehingga bermunculan beragam persepsi yang berbeda beda, baik itu dikalangan anggota DPRD Deli-Serdang, ada yang mengatakan bahwa P-APBD DS 2026 tersebut tidak di ketok atau gagal di sahkan dan lain sebagainya.
Hal tersebut menjadi polemik di kalangan Dewan, Sehingga menjadi gejolak di Tubuh DRPD Tingkat ll Deli Serdang, dan muncullah Mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Deli-Serdang, dari 34 jumlah Dewan dari 50 jumlah anggota DPR di DS.
Kami ingin pihak dari Pimpinan DPRD Tingkat ll Deli Serdang, berani mengambil sikap tegas, terbuka, serta bila di anggap penting lakukan Konfrensi Pers, untuk menjelaskan secara gamblang kepada Masyarakat Deli-Serdang terkait persoalan diskors nya pembahasan tentang P- APBD DS 2026, dan mengapa skors nya tidak di buka kembali lalu di tutup hingga diperoleh lah putusan dari Rapat Banggar itu .
Supaya Masyarakat Deli Serdang tau persis siapa yang benar serta siapa yang berakal bulus, di balik gagalnya pembahasan P -APBD 2026 tersebut.
Karena Pimpinan DPRD yang duduk enak dan nyaman di kursi DPRD Tingkat ll Deli Serdang, adalah merupakan perwakilan yang di unjuk oleh Masyarakat Deli Serdang, supaya dapat mengawal dan mengawasi serta merumuskan setiap Rupiah nya Uang Rakyat yang di pergunakan untuk pembangunan di Kabupaten Deli-Serdang.
Bukan malah sebaliknya terkesan berkonspirasi dengan cara mengkensel atau menskors Rapat Banggar Pembahasan P-APBD 2026.
Di tempat terpisah Iwan Nugroho, yang merupakan pemerhati anggaran Kader DPD Partai Golkar Deli-Serdang, mengecam sikap Hamdani Syahputra yang Menskors Sidang pembahasan P-APBD 2026, dan tak tau hasil dari pembahasan tersebut.
Keputusan Menskors rapat tanpa kepastian jadwal lanjutan sangat merugikan proses pembahasan.
BANGGAR seharus nya mencari jalan keluar bukan menghentikan pembahasan.
Menurut Iwan , KUA-PPAS adalah dokumen dasar sebelum rancangan APBD disusun.
Sehingga penundaan ini beresiko membuat jadwal pembahasan pergeseran sehingga kepentingan Masyarakat tertunda pula .
Sejumlah Kader Partai Golkar di Kabupaten Deli-Serdang, menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadaniah.
Mereka meminta Pimpinan pusat melakukan evaluasi terhadap Hamdani Syahputra selaku Ketua DPD Golkar Deli-Serdang.
Para Kader menilai Kinerja Hamdani di nilai kurang mengutamakan kepentingan rakyat dan Negara.
Serta kurang mendorong pelaksanaan program program Presiden di tingkat Daerah.
Mereka berharap evaluasi dapat mempermudah perjuangan patai di wilayah tersebut.
Kami sangat sangat berharap Pimpinan Pusat mendengarkan suara Kader di lapangan, serta menginginkan Kepemimpinan DPD lebih fokus pada kepentingan rakyat dan menjalankan program program Presiden dengan baik, ujar Kader Golkar. (ES)
