![]() |
| Ketua PWI Samosir Tumpal Sijabat |
SAMOSIR | buser-investigasi.com
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan saat melakukan peliputan Festival Tao Toba Jou-Jou 2026 di Waterfront City Pangururan, Sabtu (8/8/2026).
Ketua PWI Kabupaten Samosir, Tumpal Sijabat, menilai panitia pelaksana maupun Event Organizer (EO) seharusnya memiliki mekanisme yang jelas, terbuka, dan adil dalam mengatur akses awak media.
Hal itu disampaikan Tumpal menyusul laporan wartawan Samsir Sitanggang yang mengaku dilarang naik ke area panggung oleh petugas keamanan bernama Irawan. Petugas tersebut menyebut hanya media yang terdaftar dan memiliki badge dari panitia yang diperbolehkan masuk.
"Yang meliput kegiatan harus resmi dan pakai badge dari panitia," ujar Irawan kepada Samsir.
Samsir mempertanyakan aturan tersebut karena pada saat bersamaan terlihat pihak lain diperbolehkan berada di sekitar area panggung untuk mengambil dokumentasi.
"Seharusnya panitia pelaksana atau EO menyampaikan mekanisme akses media secara terbuka sebelum kegiatan. Kalau memang ada ketentuan harus terdaftar dan pakai badge, sampaikan sejak awal kepada seluruh media. Jangan ketika wartawan sudah di lokasi baru diberikan pembatasan," tegas Tumpal.
Menurutnya, penerapan aturan peliputan harus transparan dan tidak menimbulkan kesan perlakuan berbeda terhadap wartawan.
"Ini kesannya menghalang-halangi tugas jurnalistik. Kami tidak mempersoalkan aturan keamanan dan akses panggung. Tapi aturan itu harus jelas, disosialisasikan sejak awal, dan berlaku adil bagi semua media," ujarnya.
Tumpal juga menyoroti minimnya koordinasi panitia dengan awak media lokal.
"Wartawan di Samosir juga ada. Kami ingin dilibatkan. Jangan sampai wartawan yang tinggal dan bertugas di Samosir hanya jadi penonton saat ada kegiatan besar di daerahnya sendiri," katanya.
Ia menegaskan, wartawan lokal berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kegiatan di Kabupaten Samosir. Karena itu komunikasi antara panitia atau EO dengan media lokal harus dibangun dengan baik.
"Kalau konsepnya media harus registrasi, silakan. Kami hormati. Tapi mekanismenya harus jelas: kapan pendaftaran dibuka, siapa verifikasi, bagaimana dapat badge, dan siapa berhak akses. Jangan sampai wartawan yang datang menjalankan tugas justru diperlakukan seolah bukan bagian dari media," kata Tumpal.
PWI Samosir berharap kejadian serupa tidak terulang. Panitia dan EO diminta membangun komunikasi lebih baik dengan organisasi wartawan maupun media yang bertugas di Samosir.
"Kami tidak ingin memperbesar persoalan. Tapi kami juga tidak ingin tugas jurnalistik dipandang sebelah mata. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu kami minta panitia ke depan lebih terbuka, komunikatif, dan adil kepada seluruh awak media," pungkasnya.
PWI Samosir menegaskan, pengaturan keamanan dalam kegiatan memang wajar. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan membatasi kerja jurnalistik secara tidak transparan, apalagi terhadap wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Samosir. (Dongan. PS)
