Kerap Diwarnai Aksi Unjuk Rasa dan Kasus Pencurian, Kecamatan STM Hilir Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Kerap Diwarnai Aksi Unjuk Rasa dan Kasus Pencurian, Kecamatan STM Hilir Sedang Tidak Baik-Baik Saja

DELI SERDANG | buser-investigasi.com

Tidak berlebihan jika belakangan ini sebagian masyarakat menilai denyut kehidupan di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tidak lagi setenang beberapa tahun lalu. Wilayah yang dahulu dikenal dengan suasana pedesaan yang sejuk, aman, dan kondusif kini justru lebih sering menjadi perhatian karena berbagai persoalan yang silih berganti.

Bukan karena prestasi pembangunan yang mencuri perhatian, melainkan karena rentetan aksi unjuk rasa, berbagai polemik pemerintahan desa, hingga meningkatnya kasus pencurian yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Fenomena tersebut tentu menjadi ironi. Sebab, masyarakat berharap energi pemerintah dan unsur keamanan lebih banyak terserap untuk menghadirkan rasa aman dan pelayanan publik yang baik, bukan justru disibukkan oleh konflik yang berulang.

Kecamatan STM Hilir yang berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa, Bangun Purba, STM Hulu, Biru-Biru, dan Patumbak tersebut dalam beberapa bulan terakhir seolah tidak pernah sepi dari persoalan.

Berdasarkan data yang dihimpun, salah satu aksi unjuk rasa dilakukan oleh massa Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan (AMPK) di Kantor Camat STM Hilir. Massa menyoroti dugaan banyaknya usulan pembangunan desa yang mengendap di tingkat kecamatan dan belum diteruskan kepada instansi berwenang di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mereka juga menyampaikan aspirasi terkait dugaan penahanan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik warga selama kurang lebih dua tahun oleh Kepala Desa Talapeta, Manase Barus. Dugaan tersebut hingga kini masih memerlukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Belum selesai persoalan tersebut, publik kembali disuguhkan aksi warga Desa Penungkiren yang memprotes pembangunan gedung KDMP. Persoalan itu bergulir mulai dari Polsek Talun Kenas, Kantor Camat STM Hilir, hingga akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Teranyar, masyarakat Desa Penungkiren kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan agar Kepala Desa Mardan Tarigan dicopot atau mengundurkan diri karena dinilai tidak menjalankan pemerintahan secara baik serta dianggap bersikap arogan. Tuntutan tersebut merupakan aspirasi warga yang belum mendapatkan keputusan dari pihak berwenang.

Jika rentetan aksi tersebut terjadi hanya sekali, mungkin dapat dianggap sebagai dinamika demokrasi yang biasa. Namun ketika aksi demi aksi terus bermunculan dari desa yang berbeda dengan persoalan yang juga berbeda, wajar apabila publik mulai bertanya: apakah mekanisme komunikasi, mediasi, dan penyelesaian masalah di tingkat pemerintahan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, persoalan keamanan juga tidak kalah mengkhawatirkan.

Kasus pencurian kendaraan bermotor dilaporkan terjadi berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Korbannya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha kedai kopi hingga karyawan perusahaan swasta seperti PT JJAA dan PKS PT LAB. Kasus terbaru menimpa Ginting, warga Dusun I Desa Negara Beringin, pada Selasa malam (7/7/2026).

Ironisnya, sejumlah korban memilih tidak melapor kepada aparat kepolisian karena menganggap proses pelaporan cukup rumit. Kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, apabila masyarakat mulai enggan melapor, maka bukan hanya angka kriminalitas yang sulit dipetakan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum.

Belum lagi maraknya pencurian trafo listrik yang dilaporkan terjadi di Desa Negara Beringin, Gunung Rintih, Tadukanraga, hingga Lau Barus Baru. Pencurian fasilitas umum semacam ini bukan sekadar kerugian materi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang layak dijawab oleh para pemangku kepentingan. Mengapa dalam waktu yang relatif berdekatan muncul begitu banyak persoalan di wilayah yang sama. Apakah koordinasi antarinstansi sudah berjalan optimal. Apakah langkah-langkah pencegahan konflik sosial dan gangguan keamanan telah dilakukan secara maksimal. Atau justru berbagai persoalan dibiarkan berkembang hingga akhirnya meledak menjadi aksi demonstrasi dan keresahan masyarakat.

Masyarakat tentu tidak menginginkan pejabat hanya hadir ketika kamera menyala atau saat acara seremonial berlangsung. Yang dibutuhkan adalah kehadiran nyata dalam menyelesaikan persoalan, membuka ruang dialog, mendengar keluhan warga, dan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Keamanan juga tidak cukup hanya diukur dari banyaknya spanduk imbauan atau slogan kamtibmas. Rasa aman lahir ketika masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan penegakan hukum yang memberikan kepastian.

"Heran juga ya, belakangan ini STM Hilir terasa kurang kondusif. Banyak unjuk rasa dan pencurian sepeda motor," ujar seorang warga bermarga Simarmata saat berbincang di sebuah warung kopi di Desa Negara Beringin, Kamis (9/7/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan STM Hilir maupun unsur Muspika/Forkopimcam belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan yang berkembang.(*).