 |
Pemkab Deli Serdang Siap Fasilitasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 |
LUBUK PAKAM - buser-investigasi.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap memfasilitasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini penting karena data Sensus Ekonomi yang akurat merupakan dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah.
"Kami menyadari, satu data yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan," ucap Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Drs Hendra Wijaya kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang, Elly Suharyadi ketika berkunjung ke Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (12/3/2026).
Di pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II itu, Asisten II meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkolaborasi dan mendukung pelaksanaan sensus tersebut, termasuk melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) sebagai leading sector dalam pengelolaan statistik sektoral di daerah.
Asisten II berharap hasil Sensus Ekonomi tersebut nantinya bisa memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, termasuk dalam perencanaan anggaran dan program ekonomi daerah ke depan.
"Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Asisten II.
Sebelumnya, Kepala BPS Deli Serdang, Elly Suharyadi menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 rencananya akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 mendatang.
Sensus Ekonomi merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap di Indonesia yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Sensus Ekonomi bertujuan menyediakan data dasar yang terpercaya untuk seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Hingga saat ini, Sensus Ekonomi telah dilaksanakan sebanyak empat kali dan pada tahun 2026 adalah yang kelima kalinya.
Sensus Ekonomi akan mendata seluruh pelaku usaha non-pertanian, baik usaha perorangan maupun badan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar.
"Pendataan mencakup usaha online, usaha rumahan, pertokoan hingga perusahaan besar yang ada di seluruh wilayah," sebutnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan diawali dengan pengisian kuesioner secara dalam jaringan (daring) oleh perusahaan melalui email pada Mei hingga Agustus 2026. Selanjutnya, pendataan lapangan oleh petugas BPS akan dilakukan pada Juni hingga Agustus 2026.
Disebutkan, terdapat sejumlah isu penting yang akan dijawab melalui Sensus Ekonomi 2026, di antaranya daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian, penerapan ekonomi digital dan ekonomi hijau, serta berbagai persoalan dunia usaha dalam mengembangkan bisnis dan mencari peluang pasar baru.
"Hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran peta ekonomi Indonesia, analisis sektoral serta berbagai insight penting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat," paparnya. (DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
