 |
| Mahasiswa dan Orangtua Tuntut Pencairan Beasiswa |
MEDAN | buser-investigasi.com
Puluhan mahasiswa aktif penerima beasiswa Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama orangtua mereka mendatangi Kantor Bupati Tapteng, untuk menyampaikan tuntutan terkait pencairan dana beasiswa angkatan III tahun 2021 semester genap (Januari–Juni), Senin (4/8).
Kehadiran mereka juga sebagai bentuk protes atas tudingan yang menyebut mereka sebagai "mahasiswa siluman", yang dinilai sangat melukai perasaan para mahasiswa dan orangtua. "Kami, para orangtua siswa, menegaskan bahwa anak-anak kami bukan mahasiswa siluman. Kalau mereka siluman, berarti kami ini kuntilanak!" tutur Lisna Hutabarat, salah satu orang tua mahasiswa dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa meminta kejelasan terkait pencairan dana beasiswa yang belum diterima, serta menuntut agar proses verifikasi (cross check) terhadap seluruh mahasiswa, termasuk 78 orang yang belum diverifikasi, dapat segera dilakukan.
"Kami hanya ingin keadilan. Anak-anak kami telah memenuhi persyaratan, aktif kuliah dan tinggal menunggu pencairan terakhir. Jangan sampai mereka gagal menyelesaikan pendidikan hanya karena administrasi belum selesai," ujar Nurul, pimpinan aksi, di dampingi rekannya Rosyelly Hutasoit.
Mahasiswa juga menyayangkan tidak adanya respon dari Pemkab meskipun mereka sudah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi.
"Kami tidak ingin membuat keributan, kami hanya ingin didengar. Kami menolak disebut mahasiswa siluman dan menuntut kejelasan hak kami," lanjut Nurul.
Aksi sempat memanas saat massa diminta bergeser ke Alun-alun Pandan oleh Kasat Pol PP Tapteng, Harris Sihombing, karena dinilai mengganggu arus lalu lintas. Namun, situasi tetap terkendali dan berlangsung tertib.
Menurut massa aksi, selama kepemimpinan Pj Bupati sebelumnya, beasiswa tetap dicairkan secara bertahap. Namun, pada masa pemerintahan Bupati saat ini, pencairan terakhir justru tidak dilakukan, padahal hanya tinggal satu tahap lagi.
Para mahasiswa berharap agar Pemkab Tapteng tidak melakukan diskriminasi, serta tetap memperhatikan mahasiswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka juga meminta agar proses verifikasi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab.(mis)
