 |
| Dinilai Ganjal Program Asta Cita Presiden, Pimpinan DPRD Deli Serdang Terancam PAW |
DELI SERDANG | buser-investigasi.com
Di tengah semangat Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia melalui program prioritas Asta Cita, justru muncul ganjalan serius dari kader partainya sendiri di daerah. Ironisnya, hambatan itu terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara — dipimpin oleh kader Gerindra yang menjabat sebagai Ketua DPRD.
Ketua DPC Gerindra Deli Serdang sekaligus Ketua DPRD Zakky Shahri, bersama dua wakilnya dari Partai NasDem dan Golkar, disebut-sebut secara terang-terangan menolak percepatan realisasi program-program unggulan Asta Cita yang telah dirancang Presiden Prabowo.
“Mohon maaf Presiden, program kerja Asta Cita harus terganjal oleh pimpinan partaimu sendiri di Deli Serdang,” ujar seorang warga dengan nada kecewa, merujuk pada program UHC (Universal Health Coverage) yang kini terhenti.
Pemerintah Pusat Sudah Bergerak, Daerah Malah Menghambat
Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta penyusunan Kabinet Kerja Merah Putih, pemerintah pusat segera mengeluarkan instruksi melalui Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1640/SJ. Isinya mengarahkan pemerintah daerah menyesuaikan RKPD dan PAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengakomodasi Asta Cita.
Namun, implementasi di Deli Serdang tak berjalan sesuai harapan. Berkas permohonan perubahan anggaran dari pihak eksekutif daerah berulang kali dikembalikan oleh pimpinan DPRD tanpa pembahasan, dengan alasan SE Mendagri tidak memiliki kekuatan hukum di atas perundang-undangan lainnya.
Program Prioritas Terancam Gagal
Dalam KUA-PPAS 2025 yang diajukan, terdapat program-program strategis seperti UHC (berobat gratis), Makan Bergizi Gratis, tunjangan perangkat desa, dan sejumlah program pro-rakyat lainnya. Sayangnya, semua itu terancam batal hanya karena tidak dibahas oleh DPRD.
Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, menyayangkan sikap pimpinan DPRD yang dinilainya tidak sejalan dengan arahan Presiden.
“Saya patuh pada arahan Mendagri, karena beliau adalah pembantu Presiden. Kalau sudah ada instruksi seperti itu, ya harus segera kita kerjakan,” kata Bupati.
Namun hingga batas waktu pengajuan perubahan anggaran berakhir, tak ada pembahasan berarti dari legislatif. “Mereka tidak mau membahas. Alasan demi alasan disampaikan, dan akhirnya waktunya habis. Biarlah Pak Menteri dan Pak Presiden yang menilai,” tambahnya.
Rakyat Mulai Protes, Aksi Massa Turun ke Jalan
Kekecewaan warga mulai memuncak. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi protes di DPRD Deli Serdang pada Kamis (10/7/2025). Mereka menuntut pimpinan DPRD agar tidak menghambat program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat miskin.
Aksi ini mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD. Dalam sebuah pertemuan Komisi 2, hadir Ketua Fraksi PDI Perjuangan Antony Napitupulu, Ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri, Herti Sastra Br Munthe, dan Gendro Judo Buwono.
Ketua Fraksi Golkar, Zul Amri, menepis tudingan adanya unsur kesengajaan. Ia menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS belum bisa dilakukan karena dokumen RPJMD sebagai landasannya belum dibahas.
“Bagaimana bisa kami membahas KUA-PPAS kalau RPJMD saja belum disahkan? Itu rencananya baru dibahas Agustus nanti,” ujarnya.
Ketua DPRD Kukuh Tolak Instruksi Mendagri
Sementara itu, Ketua DPRD Zakky Shahri tetap pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa Surat Edaran Mendagri tidak memiliki kekuatan hukum di atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau saya paksakan mengikuti SE itu, saya yakin justru melanggar aturan. Bisa dianggap sesat,” ujarnya dengan tegas.
Kondisi Memanas, Ancaman PAW Menguat
Hubungan eksekutif dan legislatif di Deli Serdang kini kian memanas. Isu adanya kepentingan pribadi dalam sikap para pimpinan DPRD pun mencuat. Berbagai pihak mulai mendesak agar partai-partai pengusung melakukan evaluasi, bahkan mendorong adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap pimpinan DPRD yang dinilai tidak menjalankan amanah partai dan rakyat.
Dengan kondisi ini, program-program unggulan Presiden Prabowo terancam gagal, dan rakyat kecil menjadi korban.(dil).
