![]() |
Polres Langkat Perketat Pengawasan Jalur Migrasi, Cegah TPPO dan Pengiriman PMI Ilegal |
LANGKAT/buser-investigasi.com
Polres Langkat terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Upaya tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum TPPO dan pengawasan PMI yang berlangsung pada 15 hingga 19 November 2026.
Dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026), Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rifi NF Tombolotutu, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada pencegahan dan pengawasan di sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi jalur transit maupun pintu keluar-masuk pekerja migran.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran pengawasan meliputi Terminal Bus Pasar X (Sepuluh), Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai; Pelabuhan Dermaga Pangkalan Susu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu; serta sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Dari hasil rangkaian kegiatan tersebut, AKP Rifi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan tindak pidana perdagangan orang maupun pelanggaran terkait pengiriman PMI di wilayah hukum Polres Langkat.
Meski belum ditemukan pelanggaran, pengawasan dan penyelidikan tetap dilanjutkan. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) TPPO/PMI Polres Langkat terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi menjadi sumber perekrutan korban, jalur keluar-masuk pelabuhan, perbatasan darat dan laut, jalur transit, hingga lokasi yang diduga menjadi tempat tujuan eksploitasi.
Penyelidikan juga menyasar jalur perekrutan, tempat penampungan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), serta berbagai sarana dan prasarana yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik perdagangan orang maupun pengiriman PMI secara ilegal.
Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Langkat, Ipda Alfred Siallagan, S.H., menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perusahaan atau penyedia jasa di Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia.
Untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait sekaligus mendata perusahaan dan penyedia jasa yang bergerak di bidang penempatan PMI.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk mencegah praktik perekrutan ilegal, penipuan berkedok tawaran pekerjaan, hingga tindak pidana perdagangan orang yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat, IPTU MR Siregas, menegaskan bahwa pencegahan TPPO dan pengawasan terhadap pengiriman PMI secara nonprosedural menjadi perhatian serius jajaran Polres Langkat.
Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan, mulai dari penipuan, perekrutan tenaga kerja secara ilegal, hingga eksploitasi manusia dengan berkedok tawaran pekerjaan.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati sebelum menerima tawaran pekerjaan, baik ke luar daerah maupun ke luar negeri. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan, kelengkapan dokumen, serta prosedur keberangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang mengetahui atau menemukan aktivitas perekrutan maupun pengiriman pekerja yang mencurigakan diimbau segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan KRYD tersebut, Polres Langkat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan langkah pencegahan guna melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang serta praktik penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.( SR)
