-->

Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Bukti Penguatan Tata Kelola Kesehatan yang Transparan dan Akuntabel

Kamis, 19 November 2026, 00:35 WIB Last Updated 2026-11-18T17:35:25Z

Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Bukti Penguatan Tata Kelola Kesehatan yang Transparan dan Akuntabel


Medan, buser-investigasi.com

Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemko Medan berhasil meraih penghargaan Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026.


Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/26).


Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.


Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemko Medan dalam memperkuat sistem pengawasan serta mendorong pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola jaminan kesehatan yang transparan, berintegritas, dan akuntabel.


Usai menerima penghargaan, Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra Pulungan menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Pemko Medan.


"Alhamdulillah, hari ini Kota Medan kembali meraih penghargaan nasional sebagai Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026. Ini merupakan keberhasilan dari Tim PK JKN dibawah pembina bapak Wali Kota Medan Rico Waas", kata Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra Pulungan.


Pencegahan kecurangan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Sebab, praktik kecurangan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, hingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan.


Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik kecurangan yang dapat mengancam keberlangsungan Program JKN.


Ia menilai penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor menjadi langkah penting untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang transparan dan akuntabel.


Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan merupakan salah satu prioritas untuk menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.


Menurutnya, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai langkah penguatan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, hingga memperkuat kerja sama lintas sektor.


BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Pengawasan diperkuat melalui penerapan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI), monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).


“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Prihati.


Ia menegaskan, pencegahan kecurangan membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui penguatan sistem, deteksi dini, serta penanganan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.


Besarnya cakupan Program JKN juga menjadikan pengawasan sebagai hal yang sangat penting. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.


Dengan cakupan tersebut, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup aspek pelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan data, hingga hubungan antara para pemangku kepentingan.


Selain itu, BPJS Kesehatan turut mendorong perubahan pendekatan pelayanan dari volume-based menjadi value-based healthcare. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencapaian hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.


Melalui penghargaan Terbaik II tingkat nasional ini, Pemko Medan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mengawal penyelenggaraan Program JKN, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari praktik kecurangan. (*)

Komentar

Tampilkan

  • Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Bukti Penguatan Tata Kelola Kesehatan yang Transparan dan Akuntabel
  • 0

Terkini

Topik Populer