![]() |
| Aduan Warga Malibu Indah Raya Menggantung, Komitmen DPRD Medan Dipertanyakan |
Medan, buser-investigasi.com
Lambannya penanganan pengaduan warga Komplek Taman Malibu Indah (TMI) Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia oleh DPRD Kota Medan mulai menuai kekecewaan. Meski Komisi IV DPRD Medan telah turun langsung ke lokasi, Senin (16/11/2026), perselisihan antara penghuni dengan manajemen pengelola CV Tunas Malibu Impian belum juga menemukan titik terang.
Kunjungan lapangan yang semestinya menjadi momentum untuk mencari solusi justru dinilai belum menjawab persoalan utama. Pasalnya, hingga rombongan legislatif meninggalkan lokasi, pihak manajemen pengelola tidak berhasil dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung atas kebijakan yang diprotes warga.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan penghuni mengenai efektivitas langkah DPRD Medan dalam merespons pengaduan masyarakat. Warga menilai, kehadiran wakil rakyat tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi, mendengarkan keluhan, lalu menjanjikan rapat lanjutan tanpa kepastian waktu dan penyelesaian.
Persoalan yang terjadi di Malibu Indah Raya bukan perkara sepele. Konflik tersebut menyangkut akses keluar masuk kawasan perumahan, penarikan retribusi, hingga penggunaan fasilitas umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kenyamanan penghuni.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Simanjuntak, didampingi anggota DPRD Medan Lailatul Badri dan Rizki Lubis. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut atas pengaduan warga terkait selebaran pengumuman yang diterbitkan manajemen CV Tunas Malibu Impian.
Namun, agenda tersebut belum mampu mempertemukan dua pihak yang berselisih. Komisi IV hanya bertemu dengan warga yang tergabung dalam paguyuban, sementara pihak pengelola tidak berhasil ditemui.
Kondisi ini membuat tujuan kunjungan lapangan dipertanyakan. Sebab, tanpa mendengarkan penjelasan kedua belah pihak secara langsung, DPRD akan kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai duduk persoalan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
Salah satu kebijakan yang memicu keberatan warga adalah ketentuan penonaktifan kartu akses masuk apabila penghuni tidak membayar retribusi selama dua bulan.
![]() |
| Aduan Warga Malibu Indah Raya Menggantung, Komitmen DPRD Medan Dipertanyakan |
Kebijakan tersebut dipersoalkan karena dinilai berpotensi membatasi akses penghuni ke lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Warga mempertanyakan dasar hukum, kewenangan pengelola, serta mekanisme pemberlakuan retribusi yang menjadi dasar pembatasan kartu akses tersebut.
Saat kunjungan berlangsung, salah seorang warga bahkan memperlihatkan selebaran pengumuman yang diterbitkan manajemen kepada anggota DPRD. Warga berharap persoalan itu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepentingan ratusan penghuni.
Diketahui, warga yang menyampaikan keberatan tergabung dalam paguyuban yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama sejak 2016. Paguyuban tersebut disebut telah memiliki legalitas dengan jumlah anggota sekitar 271 warga.
Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp mengenai selebaran pengumuman tersebut, Maria Elvie, salah seorang pihak manajemen CV Tunas Malibu Impian, menyatakan tidak ada persoalan dengan kebijakan yang diberlakukan.
"Ya Bro, tdk ada yg salah kan, mereka boleh tetap keluar masuk... Tapi tetap bisa keluar masuk. Mohon dipahami," tulis Elvie melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut justru memperlihatkan masih adanya perbedaan pandangan antara warga dan pihak pengelola. Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka mengenai substansi kebijakan, termasuk apakah penonaktifan kartu akses benar-benar tidak menghambat hak penghuni untuk keluar masuk kawasan perumahan.
Di tengah persoalan yang belum terselesaikan, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Simanjuntak menyatakan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen pengelola dan perwakilan warga.
Namun, alasan bahwa DPRD masih membutuhkan informasi tambahan sebelum menggelar RDP menimbulkan pertanyaan tersendiri. Sebab, pengaduan warga telah disampaikan dan persoalan sudah diketahui melalui kunjungan lapangan. Publik kini menunggu kapan janji tersebut benar-benar direalisasikan.
"Kita harus mendapatkan informasi yang baik terlebih dahulu sebelum membuat RDP. Kita juga harus menjaga agar situasi tetap kondusif, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Paul.
![]() |
| Aduan Warga Malibu Indah Raya Menggantung, Komitmen DPRD Medan Dipertanyakan |
Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat dua kelompok warga dengan pandangan berbeda. Selain itu, Paul mengaku memperoleh informasi bahwa persoalan tersebut telah berkaitan dengan proses hukum.
"Sudah ada persoalan hukum, jadi DPRD harus berpikir matang. Jangan sampai niat baik kita untuk menyelesaikan masalah justru membuat kita mendapatkan masalah baru," tegasnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian. Sebab, adanya proses hukum tidak serta-merta menghilangkan kewajiban DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat sepanjang tidak mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.
DPRD tetap dapat memfasilitasi komunikasi, meminta penjelasan pengelola, serta mendorong penyelesaian persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kehati-hatian memang diperlukan, tetapi jangan sampai dijadikan alasan untuk menunda-nunda penanganan pengaduan warga.
Di sisi lain, Alpian, salah seorang warga yang turut menyampaikan pengaduan, mengapresiasi kehadiran Komisi IV DPRD Medan. Namun, ia berharap kedatangan wakil rakyat tersebut tidak berhenti sebatas kunjungan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Komisi IV ke Komplek Malibu. Kami berharap nantinya ada jalan tengah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah yang ada di Taman Malibu ini secepat mungkin," kata Alpian.
Menurut warga, penyelesaian secara damai melalui musyawarah merupakan jalan yang diharapkan. Namun, musyawarah tidak akan berjalan efektif apabila pihak-pihak yang berselisih tidak dipertemukan dalam forum yang jelas dan difasilitasi secara serius.
Kini, tanggung jawab moral dan politik berada di tangan DPRD Medan, khususnya Komisi IV. Masyarakat menunggu bukan sekadar pernyataan akan menggelar RDP, melainkan kepastian jadwal, kehadiran pihak pengelola, serta langkah penyelesaian yang konkret.
Persoalan Malibu Indah Raya menjadi ujian bagi keseriusan DPRD Medan dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Jangan sampai warga harus berulang kali mengadu, sementara lembaga yang seharusnya memperjuangkan aspirasi mereka justru terkesan berjalan lambat.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan lapangan, foto bersama, ataupun janji rapat. Yang dibutuhkan adalah keberanian memanggil pihak pengelola, membuka persoalan secara transparan, menguji dasar kebijakan yang dipersoalkan, dan mendorong penyelesaian yang adil.
Jika pengaduan warga saja harus menunggu tanpa kepastian, lalu ke mana masyarakat harus mencari perlindungan dan memperjuangkan aspirasinya?


