DPW HARI SUMUT GERUDUK KANTOR DPD GERINDRA SUMUT: P-APBD DELI SERDANG TAK DISAHKAN, ADA APA DENGAN ZAKKY SYAHRI?

 

DPW HARI SUMUT GERUDUK KANTOR DPD GERINDRA SUMUT: P-APBD DELI SERDANG TAK DISAHKAN, ADA APA DENGAN ZAKKY SYAHRI?

MEDAN, / buser-investigasi.com

Selasa, 13 Oktober 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah HARI Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menyuarakan keprihatinan atas polemik pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 yang tidak disahkan.

Polemik ini tidak semestinya dipandang sebagai persoalan teknis di lingkungan legislatif semata. Ketika pembahasan perubahan anggaran tidak mencapai pengesahan, publik berhak mempertanyakan bagaimana komitmen para pemangku kepentingan dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sorotan pun mengarah kepada Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Syahri, yang merupakan kader Partai Gerindra. Pertanyaan mendasarnya: sejauh mana kepemimpinan DPRD mampu membangun komunikasi politik, menjaga tanggung jawab kelembagaan, dan memastikan proses penganggaran daerah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku?

Kegagalan mencapai pengesahan P-APBD patut menjadi bahan evaluasi serius. Jika kebuntuan politik dan kelembagaan terus berlarut, jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

KADER GERINDRA DAN TANTANGAN MENYELARASKAN AGENDA PEMBANGUNAN

Sebagai kader Partai Gerindra, kepemimpinan Zakky Syahri di DPRD Deli Serdang tentu tidak dapat dilepaskan dari ekspektasi publik terhadap komitmen partai dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Situasi ini memunculkan pertanyaan politik yang layak dijawab secara terbuka: apakah dinamika pembahasan P-APBD Deli Serdang telah mencerminkan semangat kolaborasi untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, serta program prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

Asta Cita, program pembangunan provinsi, dan program unggulan kabupaten membutuhkan sinergi antarlembaga, perencanaan yang terukur, serta dukungan anggaran melalui prosedur yang sah. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang efektif, agenda pembangunan berisiko menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

Karena itu, tidak disahkannya P-APBD menjadi momentum untuk mengevaluasi tanggung jawab politik seluruh pihak yang terlibat, termasuk peran pimpinan DPRD dalam mengupayakan penyelesaian kebuntuan.

Namun, persoalan ini juga tidak boleh serta-merta disederhanakan sebagai pembangkangan pribadi atau partai. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta, kronologi rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh, bukan sekadar saling menyalahkan.

RAKYAT JANGAN MENJADI KORBAN POLEMIK POLITIK

DPW HARI Sumut menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penyampaian pendapat yang dijamin secara konstitusional. Aksi tersebut bukan serangan pribadi terhadap Zakky Syahri maupun bentuk permusuhan terhadap Partai Gerindra.

Sebaliknya, aksi ini merupakan dorongan agar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab politik dan kelembagaan segera membuka ruang dialog, menjelaskan penyebab tidak disahkannya P-APBD, serta mencari jalan keluar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang harus menjadi perhatian utama bukanlah siapa yang menang dalam pertarungan opini politik, melainkan bagaimana kepentingan masyarakat Deli Serdang tetap terlindungi.

Masyarakat membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, pelayanan publik yang optimal, dan kepastian terhadap program-program prioritas yang telah direncanakan. Jangan sampai perbedaan sikap politik justru menghambat ikhtiar mewujudkan kesejahteraan rakyat.

PENEGASAN: JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN SEKADAR KEKUASAAN

DPW HARI Sumut mendorong DPD Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mendorong evaluasi politik secara objektif sesuai kewenangan partai.

Kepada pimpinan DPRD Deli Serdang dan seluruh pihak terkait, masyarakat menunggu penjelasan yang terbuka, sikap yang bertanggung jawab, serta langkah nyata untuk menyelesaikan kebuntuan pembahasan anggaran.

Jangan sampai semangat membangun negeri yang digaungkan di tingkat nasional, pembangunan yang didorong di tingkat provinsi, dan program kesejahteraan yang dirancang di tingkat kabupaten justru terhambat oleh ketidakmampuan menyelesaikan persoalan di meja pembahasan anggaran.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya jabatan yang didudukinya, melainkan kemampuannya menghadirkan solusi ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan.

P-APBD boleh menjadi polemik politik, tetapi nasib rakyat tidak boleh menjadi taruhannya.

DPW HARI Sumut — menyuarakan aspirasi, mengawal tanggung jawab, dan menempatkan kepentingan masyarakat Deli Serdang di atas segala kepentingan.(*)