 |
| Kemendagri Mediasi Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng, Lima Parpol Persoalkan Penyerapan Anggaran |
MEDAN, buser-investigasi.com
"Sudah ada tim dari emendagri yang turun ke sana ya (untuk mediasi )," jelasnya slusai menghadiri acara kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera, dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Rabu (9/9).
Sebelumnya, lima partai politik di DPRD Tapanuli Tengah sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Ada pun kelima partai tersebut yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN dan PKB.
Wacana itu muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pascabencana yang dianggap lamban, hingga dugaan penyelewengan anggaran.
Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang ketika itu menjadi juru bicara lima partai tersebut.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi.
Salah satu alasan utama yang disampaikan lima partai adalah penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 yang disebut masih rendah.
Mereka mendapat informasi bahwa realisasi anggaran hingga Agustus 2026 baru berada di kisaran 30 persen. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan mau pun pelayanan publik.
Kelompok lima partai juga mengklaim Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah telah mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan anggaran.
Namun, data mengenai penyerapan APBD tersebut kemudian dibantah PDI-P. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari PDI-P Disman Sihombing menyebut angka sekitar 30 persen merupakan data per Juni 2026, bukan Agustus.
Menurut dia, setelah itu penyerapan anggaran sudah bergerak dan sejumlah kegiatan tender mulai berjalan. Alasan lain yang disampaikan lima partai berkaitan dengan penanganan banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai penanganan bencana mau pun penyaluran bantuan kepada masyarakat belum berjalan maksimal. “Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujar Hazmi.
Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapanuli Tengah menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir mau pun program beasiswa yang bersumber dari APBD.
Mengenai wacana pemakzulannya, Masinton menanggapi santai. Ia menilai wacana tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi Pilkada sebelumnya.(trn)
