 |
Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global |
LUBUK PAKAM – buser-investigasi.com
Potensi hilirisasi ubi kayu (singkong) menjadi tawaran utama yang dibawa Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di IKM Hall, Kamis (2/7/2026).
Pada forum yang mengangkat tema "Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan" tersebut, ia memaparkan strategi Deli Serdang membangun ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat perdagangan antardaerah, sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
Menurutnya, daerah tidak lagi cukup hanya menjadi penghasil komoditas primer. Daerah harus mampu mengolah hasil pertaniannya menjadi produk bernilai tambah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Deli Serdang memiliki potensi besar menjadi pusat agroindustri ubi kayu di Sumatera Utara. Yang kita bangun bukan hanya sektor hulunya, tetapi juga industri pengolahannya sehingga petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan daya saing daerah semakin meningkat," ujarnya saat menjadi narasumber pada sesi diskusi bertajuk Kolaborasi Antar Daerah dalam Memperluas Jangkauan Pasar dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang Tidak Dapat Diproduksi Sendiri melalui Perdagangan Antar Daerah.
Deli Serdang, lanjutnya, memiliki modal besar untuk mengembangkan industri berbasis ubi kayu. Dari total lahan pertanian sekitar 97.500 hektare, lebih dari 12.400 hektare dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya ubi kayu yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Produksi ubi kayu pun terus menunjukkan tren positif. Dalam beberapa tahun terakhir, produksinya meningkat dari 88.904 ton, menjadi 104.137 ton, hingga mencapai 109.310 ton. Sentra produksi tersebar di Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-Biru, STM Hulu, Pancur Batu, hingga Hamparan Perak, dengan total estimasi produksi sekitar 73.200 ton per tahun serta masih memiliki potensi pengembangan lahan sekitar 2.500 hektare.
Menurutnya, potensi tersebut akan semakin memberikan manfaat apabila dibangun melalui konsep hilirisasi.
"Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi masyarakat," katanya.
Ia mencontohkan, harga ubi kayu di tingkat petani rata-rata sekitar Rp1.500 per kilogram. Namun setelah diolah menjadi keripik, nilai jualnya dapat mencapai sekitar Rp36.000 per kilogram. Bahkan, keuntungan bersih dari usaha keripik ubi kayu diperkirakan mencapai sekitar Rp7.200 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan menjual hasil panen dalam bentuk bahan baku.
Pengembangan hilirisasi tersebut, lanjutnya, telah melahirkan ekosistem usaha baru di Deli Serdang. Saat ini terdapat 186 unit usaha keripik ubi kayu dan 99 unit usaha opak tradisional yang berkembang di berbagai wilayah. Salah satu pelaku UMKM, UD Kreasi Lutvi, bahkan berhasil menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Korea Selatan, menjadi bukti bahwa produk olahan ubi kayu Deli Serdang memiliki daya saing di pasar internasional.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun terus memperkuat sektor tersebut melalui penyediaan bibit unggul, pembangunan jalan usaha tani, penguatan kelompok tani, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan Rumah Produksi Bersama, hingga perluasan akses pemasaran produk UMKM.
Ke depan, Pemkab Deli Serdang menargetkan peningkatan nilai tambah produk ubi kayu sebesar 40 persen, memperluas sentra produksi ke 10 kecamatan prioritas, serta meningkatkan jumlah UMKM olahan ubi kayu tersertifikasi dari 120 menjadi 300 unit usaha aktif.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan Forum Bisnis Daerah dibentuk untuk memperkuat perdagangan antardaerah melalui pemanfaatan komoditas unggulan masing-masing wilayah.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 288 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar sehingga setiap daerah perlu saling memperkuat rantai pasok komoditas tanpa bergantung pada produk impor.
Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan penguatan perdagangan antarwilayah menjadi salah satu strategi pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem nasional pendataan arus barang yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 untuk memperkuat distribusi komoditas antardaerah.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU), yakni kerja sama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam penanganan inflasi melalui perdagangan antardaerah, kerja sama Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta kerja sama bisnis antara PT Juma Berlian dan CV Sudah Ada.(*)
