Diduga Pemalsuan Tanda Tangan, Pemilihan Ormawa Kampus di UINSU Berujung Ricuh

Diduga Pemalsuan Tanda Tangan, Pemilihan Ormawa Kampus di UINSU Berujung Ricuh

MEDAN | buser-investigasi.com

Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial UINSU periode 2024-2025 berujung ricuh. Pemicunya diduga karena adanya pemalsuan tanda tangan Wakil Dekan (WD) III, Jumat (17/5/24).

Kericuhan ini terjadi diduga akibat adanya intimidasi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Nursapia Harahap dalam forum pemilihan yang diikuti oleh dua calon kandidat SEMA.

Saat memasuki tahap verifikasi data, salah satu kandidat, Rohmo Friza Firmansyah kedapatan memalsukan tanda tangan yang merupakan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat.

Tanda tangan itu tercantum dalam surat rekomendasi dengan nomor surat: B.0501/IS.III/KS.02/05/2025 tertanggal 15 Mei 2024 itu, M. Yoserizal Saragih, M.I.Kom sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama membenarkan pemalsuan tersebut.

“Kandidat saudara Rohmo tidak ada komunikasi, minta izin dan konfirmasi atas terbitnya surat rekomendasi itu. Tapi karena ada pimpinan sidang tertinggi disini silahkan memutuskan,” ujar Yoserizal di dalam forum.

Dalam forum, Ketua HMJ Sosiologi Agama, Fitrah Yusdarly mengatakan tanda tangan dari Wakil Dekan III telah dipalsukan dan melanggar undang-undang pasal 263 (1) KUHP.“Dan jika bukti itu benar maka pelakunya akan terkena hukuman 6 tahun penjara,” katanya.

Tidak lama sebelum pimpinan sidang mengetuk palu karena berkas dari Rohmo tidak sah, Dekan langsung masuk ke forum.

“Dekan langsung bersuara untuk meminta tidak membatalkan berkas dari Rohmo dengan nada yang keras dan emosional sehingga mengintervensi semua peserta forum,” ucap Ketua HMJ Sosiologi Agama, Fitrah Yusdarly saat dalam forum.

Fitrah mengatakan Dekan mendukung dan membiarkan agar berkas dari calon Ketua SEMA-F yaitu Rohmo tetap masuk dan tidak dimasalahkan.

“Disitulah forum sudah mulai tidak berjalan seperti sebelumnya, dikarenakan pimpinan fakultas yaitu ibu Dekan sangat betul-betul mengintervensi dan mengintimidasi kontestasi politik demokrasi mahasiswa,” katanya.

Karena merasa mendapat intervensi dan forum berjalan kisruh, perwakilan dari HMJ Sosiologi Agama memutuskan untuk WO (Walk Out) atau keluar dari forum dan tidak menerima hasil keputusan tersebut. Tetapi forum tetap dipaksakan untuk tetap dilanjutkan oleh Dekan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Ilmu Sosial UINSU, Alvira Wiabda mengatakan forum pemilihan sudah bukan forum kontestasi mahasiswa karena dekan menentang pendapat para peserta forum.

“Jadi ketika saya merasa hak sebagai Ketua KPUM tidak berguna dalam mengambil keputusan dari hak prerogatif saya. Hal ini menjadi pertanyaan saya kenapa Ibu Dekan FIS UINSU ikut mengatur pendapat peserta forum padahal didalam SK dan Ormawa bahwa Dekan atau Wakil Dekan III bisa membuat keputusan apabila suaranya imbang, saya merasa intervensi Dekan membuat saya merasa terganggu untuk menjalankan forum,” ujar Alvira.

Saat ditanyakan seluruh kronologi di dalam forum, Devin Shafiq sebagai perwakilan HMJ Sosiologi Agama mengatakan karena forum mempermasalahkan itu dan Dekan FIS UINSU keberatan bahwa surat itu sah.

“Karena surat itu keluar langsung dari fakultas atas arahan langsung dari Dekan ke pihak Tata Usaha untuk proses keperluan surat rekomendasi agar dipercepat,” sebutnya.

Selain itu, sambungnya, Dekan juga menyebutkan bahwasanya dia adalah pimpinan tertinggi di fakultas ini dan berhak mengeluarkan surat sehingga hal itu tidak jadi masalah walaupun tidak ada persetujuan dan sepengetahuan dari Wakil Dekan III.

“Jika ini tetap dianggap tidak resmi oleh peserta forum dan pimpinan sidang maka semua berkas dari calon Ketua SEMA-F dan DEMA-F akan dirobek serta Surat Keputusan KPUM akan dibatalkan dan dibuat pemilihannya lagi,” tambah Devin. (*/hm)