 |
| Salah satu jalan dalam gang di Kelurahan Sendang Sari yang diduga belum dibangun (Ft : Istimewa). |
KISARAN | buser-investigasi.com
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (DPP LSM GEMMAKO) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merespons cepat laporan warga terkait sejumlah ruas jalan yang telah puluhan tahun belum tersentuh pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan Sumut, Dodi Antoni, menyayangkan kebijakan yang diambil Bupati Asahan. Menurutnya, Bupati justru menghibahkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembangunan jalan di kabupaten lain, sementara banyak jalan di wilayahnya sendiri masih rusak parah dan terbengkalai, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan.
“Sungguh sangat disayangkan ketika kita melihat Bupati menghibahkan Rp30 miliar ke kabupaten lain untuk kepentingan pembangunan jalan, padahal di daerahnya sendiri masih banyak jalan rusak parah dari perkotaan sampai ke pedesaan,” ujar Dodi Antoni kepada awak media, Kamis (25/6/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat dua titik jalan di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, yang belum pernah dibangun sama sekali. Yakni, Jalan Sisingamangaraja Gang Rezeki Lingkungan III yang terabaikan selama kurang lebih 25 tahun, serta Gang Makmur Lingkungan II yang belum tersentuh pembangunan selama sekitar 16 tahun. Dodi menilai kondisi ini menjadi bukti buruknya kinerja pejabat setempat.
“Ini adalah contoh paling buruk yang dilakukan oleh Lurah dan Camat,” tegasnya.
Dodi pun meminta Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, untuk menyidak kinerja jajaran pemerintah daerah, mulai dari Lurah, Camat, hingga Bupati. Ia menilai kinerja mereka kurang kooperatif dan tidak profesional, bahkan diduga kuat terdapat praktik mark-up dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan.
Ia memperingatkan, jika aduan masyarakat ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, pihaknya tak segan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi warga terkait mendesaknya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Jika aduan ini tidak diindahkan, maka DPP GEMMAKO Asahan akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat guna memohon pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Asahan,” cetus Dodi.(Adam)
