JAKARTA, Buser Investigasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kompleksitas persoalan pertanahan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan saat memimpin diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Indonesia, Senin (11/05/2026).
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis layanan, seperti seksi survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah dan pengembangan, hingga pengendalian dan penanganan sengketa.
Menurut Ossy, pendekatan kewilayahan diperlukan karena berbagai persoalan pertanahan sering muncul berdasarkan dinamika suatu kawasan tertentu, terutama wilayah yang berkembang pesat akibat investasi dan pembangunan.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi ini diharapkan mampu memperkuat penguasaan lapangan dan pemahaman dinamika wilayah kerja tanpa mengesampingkan aspek teknis pertanahan.
Selain itu, konsep OTK berbasis wilayah disebut akan mendukung layanan pertanahan modern yang terintegrasi secara digital dan spasial. Dengan pola kerja tersebut, seluruh lini di Kantah diharapkan memahami persoalan wilayah secara menyeluruh dan tidak lagi bekerja secara sektoral.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pembagian tugas dan fungsi yang jelas mulai dari pusat hingga daerah.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkasnya.
(Agung)
