 |
| Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan memberikan arahan pada Pertemuan Refleksi dan Evaluasi Kinerja Kepengurusan FKDM Kabupaten dan Kecamatan se-Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (13/1/2026). FKDM merupakan salah satu ujung tombak Pemda dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. (Foto Diskominfostan Deli Serdang) |
LUBUK PAKAM | buser-investigasi.com
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah (Pemda) dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.
"FKDM bukan wartawan yang melaporkan setelah kejadian, tetapi FKDM harus bekerja sebelum kejadian. Setiap gejala di masyarakat, sekecil apa pun, itu harus dilaporkan," tegas Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dalam arahannya, pada Pertemuan Refleksi dan Evaluasi Kinerja Kepengurusan FKDM Kabupaten dan Kecamatan se-Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (13/1/2026).
Di acara yang turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS tersebut, Bupati menyayangkan minimnya laporan yang masuk dari FKDM selama ini. Padahal, ada 110 anggota FKDM di seluruh kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.
Untuk itu, Bupati menargetkan, setiap anggota FKDM harus mampu menyampaikan minimal satu laporan setiap hari terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, maupun lingkungan di wilayah masing-masing.
Laporan tersebut bisa berupa gejolak harga kebutuhan pokok, dampak bencana banjir, kerusakan lahan pertanian, ketidaktaatan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan narkoba dan gangguan ketertiban lainnya.
"Kalau laporan seperti itu, satu hari 1.000 laporan pun bisa ada. Ini yang disebut FKDM aktif, bukan sekadar menerima honor," pungkas Bupati.
Ke depan, kinerja FKDM akan dievaluasi. Bila dalam tiga bulan ke depan tidak ada laporan yang disampaikan, maka pengurus FKDM yang bersangkutan akan diganti.
"Kalau tidak mampu beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mampu mengelola informasi, maka tidak layak menjadi FKDM. FKDM harus diterima dan hadir di tengah masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah," kata Bupati.
Integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial bagi seluruh unsur yang menerima anggaran negara, termasuk FKDM, merupakan hal penting. Maka dari itu, setiap rupiah yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata.
Bupati berharap pertemuan refleksi dan evaluasi tersebut menjadi momentum perubahan bagi FKDM agar benar-benar berperan aktif dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, serta mendukung keberhasilan program-program pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Deli Serdang.
"Kehadiran FKDM harus menjadi penyejuk di tengah masyarakat, bukan sebaliknya. Jadilah mata dan telinga pemerintah daerah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat," harap Bupati.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Drs Zainal Abidin Hutagalung dalam laporannya menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus FKDM se-Kabupaten Deli Serdang dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, serta mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah terkait adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, serta potensi bencana alam maupun bencana lainnya.
Sasarannya adalah terwujudnya sinergitas dan kemampuan FKDM dalam mendeteksi serta menghadapi permasalahan yang berpotensi timbul di tengah masyarakat, serta terciptanya suasana yang kondusif dan terkendali dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. (DISOMINFOSTAN DELI SERDANG)
