 |
| Arnold Perjuangan Manurung S.SI, saat memberikan konfrensi Persnya di lokasi Pemkab Deliserdang, Jumat, 29/02/2024 (Erwin Sitorus) |
Medan | buser-investigasi.com
Menurut keterangan dari Ketua GMPL dan P Deliserdang, Arnold Perjuangan Manurung S.SI, menyatakan bahwa sebanyak 29 Pejabat eselon ll telah mengikuti Ujian Asesmen, pada tanggal 29 Februari 2024, bertempat di hotel Prime Kualanamu Deliserdang
Yang tujuannya adalah untuk melakukan perombakan struktural pejabat eselon ll Pemerintah Kabupaten Deliserdang
Hal tersebut adalah merupakan hak preogratif dari Bupati Deliserdang , Drs HM Ali Yusuf Siregar M.AP, dan tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 13 tahun 2002, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, cetus Arnold ke - wartawan, Jumat 29/02/2024
Akan tetapi Bupati Deliserdang, Yusuf Siregar, dalam melakukan pengangkatan Asesmen atau eselon dua , seharusnya merujuk pada tanggung jawab Kepada Dinas Pengguna Anggaran dalam LPJ Bupati tahun 2024, terkait pencapaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dalam masalah - masalah yang dihadapi oleh SKPD terkait
Lanjut Arnold Manurung, menjaelaskan, Seperti pada penutupan Anggaran ditahun 2023 silam, Kabupaten Deliserdang mencatat hutangnya sebesar Rp.314 Milliar, yang sebagian besar bersumber dari tiga Dinas yaitu Dinas (SDABMBK) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Deliserdang, Dinas (Citaru) Cipta Karya dan Tata Ruang Deliserdang, Dinas (Perkim) Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Deliserdang, dimana saat ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sedang mengaudit tentang pertanggung jawaban oknum masing masing SKPD, seharusnya Yusuf Siregar lebih fokus pada poin dan hal tersebut, tutur Arnold
Sambung Arnold, memandang dari situasi dan keadaan " Keuangan serta Roda" Pemerintah di Kabupaten Deliserdang, saat ini sangat meriskan sekali, dikala Kepala Dinas SDABMBK, Citaru, Perkim, sedang fokus - fokusnya untuk melakukan pembayaran hutang kepada vendor sesuai dengan janji Bupati di penghujung tahun 2023, yang akan dibayarkan di bulan April 2024 ini
Disitu pula Yusuf Siregar hendak melakukan pengangkatan Asesmen terhadap ketiga Kepala Dinas terkait
Kan aneh, disatu sisi ketiga Dinas selaku ( KPA) Kuasa Pengguna Anggaran saat ini lagi fokus - fokusnya untuk melakukan pelunasan hutang dan pencatatan, malah mau digantikan atau dirotasi, ada apa ini, ucap Arnold
Ketua GMPL dan P Deliserdang, ketika mempertanyakan kepada Kepala (BPKDA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Deliserdang, Baginda Thomas Harahap SH, terkait dengan pencatatan penggeseran APBD 2024 Deliserdang, terhadap hutang pekerjaan Vendor yang telah rampung dikerjakan, mengatakan bahwa masih ada terdapat Dinas Yang belum melakukan pencatatan hutang Pekerjaannya , baik itu yang telah berkontrak kerja maupun yang belum dibuatkan kontrak kerjanya dengan pihak vendor, dan semuanya itu akan di bahas hari Selasa bulan Maret 2024, ucap Baginda Thomas, saat di konfirmasi melalui Handphone Android pribadinya bernomor 08136944XXXX
Seterusnya Arnold, memperhatikan bahwa kebijakan yang di ambil oleh Yusuf Siregar dalam mengangkat atau pun merotasi Kepala SKPD Pemkab Deliserdang, sangat melukai atau mencederai hati para Vendor, sehingga terkesan membohongi Vendor terkait dengan janji manisnya yang akan membayarkan hutang pekerjaan yang telah rampung dikerjakan oleh vendor
Serta juga terkesan gagal dalam mengelola Pemerintahan Deliserdang, hal tersebut termaktub dalam Permendagri nomor 15 tahun 2022, tentang pengelolaan keuangan APBD 2024
Arnold Manurung yang juga dahulunya berprofesi sebagai Guru,yang jiwa memliki ilmu kejiwaan dalam mengamati suatu persoalan ataupun wacana dan lainnya, serta menegaskan pergantian Pejabat SKPD eselon dua yang melalui ujian Asesmen tersebut terkesan akal - akalan saja, dan terhendus aroma KKN - nya, serta kental dengan nuansa Politis nya, terkait dugaan dengan tarik menarik setoran jelang Pilkada yang akan dilakoni pada bulan April 2024, seru Arnold
Diharapkan pihak APH (Aparatur Penegak Hukum), baik itu institusi Polri, Kejaksaan, supaya ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pergantian/rotasi Kepala SKPD di Pemkab Deliserdang
Dan berharap agar pihak BPK untuk mengaudit pencatatan hutang Pemkab Deliserdang, supaya, ketiga SKPD Deliserdang, fokus membayarkan hutangnya, sesuai dengan Permendagri
Apabila Yusuf Siregar tetapi bersikeras tetap akan mengantikan ketiga Kepala Dinas SDABMBK, Citaru dan Perkim, pihak Vendor akan membawah persoalan ini ke ranah hukum, serta spontanitas vendor akan berdemo secara besar - besaran, di Kantor Bupati Deliserdang, Poldasu, dan Kejatisu
Arnold Manurung juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Deliserdang, supaya turut serta mengawasi dan turut mengevaluasi kinerja Yusuf Siregar, yang terkesan hanya pencitraan, dan gagal dalam mengelola Pemerintahan Kabupaten Deliserdang, ujar Arnold Perjuangan Manurung.S.SI (Erwin Sitorus)
