 |
Dari Fraksi Demokrat
Sebagai Ketua Komisi I DPRD
Tingkat II KabupatenDeliaerdang
Lubuk Pakam l buser-investigasi.com
Berawal dari Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Deli Serdang (Kab.DS), Terkait dengan pembahasan KUA- PPAS dan Perubahan APBD (P-APBD)2026, mengalami skors dan berbuntut pada kegagalan pengesahan P- APBD 2026.
Kronologi awalnya saat rapat Banggar DPRD Deli Serdang mulai memanas pada Rabu, 9 September 2026, dua bulan silam.
Setelah anggota Banggar menemukan dugaan pergeseran anggaran Rp.9 Milliyar oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) dikerjakan tanpa persetujuan DPRD.
Pimpinan Sidang yang juga sekaligus Koordinator Banggar, Hamdani Syahputra SH, menskors rapat selama 30 menit dengan alasan untuk menunaikan sholat Magrib.
Usai tengang waktu skorsing yang telah ditentukan, Hamdani Syahputra, tidak muncul lagi ke ruang Rapat Banggar, untuk memimpin rapat.
Jadi hingga kini skorsing rapat Banggar tertanggal 23 September 2026, tersebut ternyata tidak kunjung di cabut atau di lanjutkan kembali oleh Pimpinan Rapat.
Hal ini memicu protes dari Anggota Dewan, dan berujung pada Mosi tidak percaya dari ke - 34 Anggota Dewan terhadap Pimpinan DPRD Deli Serdang.
Akibat skors yang tidak di cabut dalam pembahasan APBD (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026, akhirnya gagal total.
Diwaktu yang berbeda, disoalkan ke - Merry Alfrida Boru Sitepu SH.M.Kn, yang juga selaku Ketua Komisi l, prihal Tata Tertib (Tatib) yang berlaku di DPRD Deli Serdang, apakah sikap atau langkah yang diambil oleh Hamdani, selaku Pimpinan Rapat Banggar yang juga merupakan koordinator bidang Banggar dengan menskors rapat Banggar tersebut melanggar Tatib apa tidak, jawab Merry Tatib itu diperbuat adalah untuk mengikat kami sebagai Dewan di DPRD Deli Serdang ini.
Jadi menurut Merry hal tersebut jelas telah melanggar Tatib yang ada.
Sebab tindakan Pimpinan Rapat yang mensokrs sidang tidak mencabut skors tanpa alasan sah dan Kesepakatan forum berpotensi kuat melanggar Tatib DPRD dan Kode etik DPRD, tegas Merry
Merry, menjelaskan lebih terperinci itulah makanya kita telah melayangkan surat Mosi tidak percaya dari ke 34 Anggota Dewan terhadap Pimpinan DPRD Deli Serdang, kepada BKD, jelas Merry ke- Wartawan, Jumat, 13 November 2026.
Tapi walaupun begitu beri saya waktu untuk mencari tahu sudah sampai mana surat Mosi tak percaya tersebut.
Merry pun menghubungi Sekretariat BKD, dan di respon oleh Hasnah dengan jawaban terkait Surat Mosi tidak percaya 34 Dewan terhadap Pimpinan DPRD tidak ada masuk ke BKD, Bu Merry, ujar Hasnah saat dihubungi via telepon.
Sabar ya bang, ucap Merry, sambil bergumam kepada Wartawan, biar saya coba untuk mengkoordinasikan nya kepada Indra Silaban SH.
Merry pun bergegas menujuh Komisi ll, dimana Indra Silaban lagi duduk berdiskusi dengan Rekan Dewan di komisi ll.
Sebab Indra Silaban lah yang kita arahkan untuk mengkonsep surat tersebut dan juga yang menyerahkan surat tersebut ke pihak BKD DPRD Deli Serdang, seru Merry.
Tunggu punya tunggu Merry Alfrida yang tadi coba berkoordinasi dengan Indra Silaban
di dalam ruangan Komisi ll, tidak kunjung keluar dari ruangan tersebut, dimana pintu ruangan Komisi ll tersebut dalam keadaan terkunci. (ES)
