MEDAN, Buser Investigasi – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, S.H., memanfaatkan agenda Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 untuk menguliti sejumlah persoalan pelayanan publik di Kecamatan Medan Kota.
Reses yang digelar di halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna No 30 serta di halaman Gereja HKBP Teladan Medan, Jalan Sederhana No 11, Kelurahan Teladan Barat, itu memperlihatkan satu benang merah: lemahnya akurasi data bantuan sosial dan buruknya layanan kebutuhan dasar.
Isu Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sorotan utama. Sejumlah warga mengaku telah terdaftar sebagai penerima sejak bertahun-tahun lalu, namun realisasi bantuan tak pernah diterima. Ada pula warga yang mempertanyakan mekanisme verifikasi, lantaran merasa memenuhi syarat tetapi tidak tercantum sebagai penerima.
Di sisi lain, muncul dugaan praktik tebang pilih dalam pendataan. Situasi ini, jika tidak segera diluruskan, berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem distribusi bantuan sosial pemerintah.
Dodi secara terbuka meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan verifikasi bansos. Ia menegaskan, Dinas Sosial harus memastikan distribusi bantuan dilakukan secara transparan dan berbasis data faktual, bukan relasi kedekatan di tingkat lingkungan.
“Kalau data tidak akurat, maka kebijakan sosial akan meleset. Ini menyangkut keadilan sosial,” tegasnya di hadapan warga.
Tak hanya bansos, persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi keluhan serius. Warga mengaku terbebani kenaikan nilai pajak yang dinilai tidak proporsional dengan kondisi ekonomi mereka. Dodi menilai perlu ada kebijakan afirmatif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak semakin terhimpit.
Persoalan klasik lainnya adalah layanan air bersih Perumda Tirtanadi yang disebut kerap mati pada siang hari dan berlangsung cukup lama. Dalam perspektif politik anggaran, persoalan ini menjadi catatan penting, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan publik.
Keluhan mengenai abrasi sungai yang mengancam perumahan warga di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung turut mempertegas lemahnya respons terhadap persoalan infrastruktur lingkungan.
Dodi menyatakan seluruh temuan lapangan tersebut akan dibawa ke forum resmi DPRD untuk dibahas bersama eksekutif. Ia memastikan koordinasi lintas OPD, mulai dari Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, Perumda Tirtanadi hingga Dinas SDABMBK, akan didorong secara konkret.
Reses ini turut dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam konteks politik lokal, agenda reses tersebut menjadi momentum bagi legislatif untuk menegaskan fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kota Medan. (Agung)
