Wagub Sumut Apresiasi APARA Sampaikan Aspirasi Dengan Santun & Jelas

Wagub Sumut Apresiasi APARA Sampaikan Aspirasi Dengan Santun & Jelas

MEDAN | buser-investigasi.com

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya B. Sc apresiasi Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) menyampaikan aspirasi dengan santun, jelas, dan konstruktif.

Ini dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya B. Sc saat menerima audensi Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) terkait reformasi agraria dan konflik agraria di Sumatera Utara di kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (25/9).

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya B. Sc mengatakan, dirinya bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam menjalankan tugas sangat berpihak kepada masyarakat Sumatera Utara. "Saya dan Gubernur pada prinsipnya berpihak kepada rakyat," ucap H. Surya memulai pembicaraan.

Menurutnya, penyelesaian masalah agraria merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara instan. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria pada tanggal 14 Agustus lalu, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti persoalan agraria di daerah," sambung H. Surya B. Sc

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya B. Sc mengakui bahwa roda pemerintahan saat ini merupakan amanah langsung dari masyarakat. "Jadi masalah reformasi agraria dan konflik agraria di Sumatera Utara ini sudah menjadi kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi Presiden Republik Indonesia," jelas H. Surya.

Konflik masalah agraria seringkali melibatkan banyak kepentingan. "Oleh karena itu, penyelesaian tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan komunikasi berkelanjutan," ujar H. Surya.

Dengan adanya pertemuan dari Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) menjadi awal dari rangkaian diskusi lanjutan. "Saya berjanji untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Gubernur. Karena masalah pertanahan merupakan tanggung jawab bersama, meskipun tidak dapat diselesaikan secepat membalikkan telapak tangan," beber H. Surya.

Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara memastikan bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang akan dihalangi oleh birokrasi. Semua aspirasi akan menjadi atensi pemerintah. "Keputusan Gubernur terkait GTRA tidak dibuat secara sembarangan, melainkan sudah melalui banyak pertimbangan regulasi dan konsultasi dengan pihak terkait," tutup H. Surya B. Sc.

Sementara itu, menurut Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung mengatakan, bahwa bahwa konflik pertanahan di Sumatera Utara sebagian besar berawal dari tumpang tindih kepemilikan tanah dan persoalan legalitas dokumen. "Beberapa konflik telah berhasil ditangani, misalnya kasus di Siosar yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan," ucapnya.

Namun, konflik antar masyarakat seringkali lebih sulit diselesaikan dibandingkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, karena melibatkan hubungan sosial yang lebih kompleks. "Terkait masyarakat hukum adat, pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria pengakuan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," katanya.(*)