 |
| Rapat Paripurna DPRD Deli serdang Ricuh, Pimpinan Dewan Dinilai Tidak Pro-Rakyat |
DELI SERDANG | buser-investigasi.com
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Deli serdang yang digelar pada Senin (23/6/2025) berlangsung ricuh dan penuh ketegangan. Suasana panas terjadi setelah Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, melakukan aksi walk out dari ruang sidang di tengah hujan interupsi dari sejumlah fraksi ditambah lagi tiga pimpinan DPRD tidak terlihat hadir.
Kericuhan bermula dari tidak dijadwalkannya pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh beberapa fraksi, di antaranya PDIP, Demokrat, PKS, Gerindra, dan fraksi lainnya.
Alih-alih menanggapi interupsi dan permintaan agar agenda penting tersebut segera dibahas, pimpinan sidang justru langsung mengarahkan forum ke pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dinilai belum mendesak. Sikap ini memicu kekecewaan besar di kalangan anggota dewan.
“Kita bisa disalahkan masyarakat kalau P-APBD 2025 tidak segera dibahas. Maka kami mendesak pimpinan dewan untuk segera menjadwalkan LKPD dan KUA-PPAS,” tegas Timur Sitepu dari Fraksi PDIP.
Ketua Fraksi Demokrat, Ikhwanul Ismar, turut menyampaikan bahwa surat dari Bupati Deliserdang telah jelas mencantumkan RPJMD, LKPD, KUA-PPAS, dan P-APBD untuk segera diagendakan dalam rapat paripurna. Namun pimpinan dewan terkesan mengabaikan urgensi usulan tersebut.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus), Indra Silaban, mengungkapkan bahwa sebelumnya Bamus telah menyampaikan agenda tersebut kepada pimpinan, namun pimpinan tidak hadir dan dinilai sengaja mengulur waktu.
Puncaknya, ketika suasana rapat semakin tegang, Agustiawan Saragih secara sepihak mengetuk palu sidang dan menyatakan rapat ditutup tanpa keputusan berarti, lalu langsung meninggalkan ruang sidang. Aksinya mendapat sorakan dan protes keras dari mayoritas anggota dewan.
Anggota Fraksi Gerindra, Dedi Syahputra, bahkan sempat mengejar Agustiawan keluar ruang sidang untuk memintanya kembali, namun permintaan itu diabaikan. Tindakan Agustiawan dianggap mencerminkan sikap pimpinan DPRD yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, karena lebih memilih meninggalkan rapat daripada mendengar dan menindaklanjuti aspirasi fraksi.
Meski demikian, sidang paripurna tetap dilanjutkan oleh para anggota dewan yang hadir. Sebanyak 36 dari 50 anggota DPRD hadir, sehingga memenuhi kuorum. Atas kesepakatan bersama, rapat dipimpin oleh tiga anggota dari fraksi berbeda: Antony Napitupulu (PDIP), Dhanil Ginting (Gerindra), dan Purnama Barus (Golkar).
Antony menyampaikan bahwa sidang dilanjutkan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengagendakan pembahasan LKPD dan KUA-PPAS. “Kita semua tadi saksikan bahwa palu diketuk tanpa hasil apapun. Maka kami sepakat melanjutkan rapat ini dan menjadwalkan agenda penting yang semestinya dibahas,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan sikap pimpinan dewan yang dianggap kurang pro-rakyat dan tidak responsif terhadap permintaan resmi fraksi-fraksi. “Sangat disayangkan pimpinan justru meninggalkan ruang sidang tanpa memberi keputusan soal agenda-agenda penting. Ini bukan sikap yang mewakili rakyat,” tambahnya.
Dalam rapat lanjutan itu, akhirnya diputuskan bahwa pembahasan LKPD dan KUA-PPAS akan dimulai pada hari berikutnya sebagai bagian dari tahapan penting menyusun Perubahan APBD 2025.
Sementara itu, Bupati Deliserdang Dr. H. Asri Ludin Tambunan yang sempat hadir dalam pembukaan rapat, menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan yang tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh unsur legislatif dan eksekutif menjunjung tinggi kepentingan publik, bukan golongan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang konsisten mengedepankan aspirasi rakyat. Kami juga sepakat, perubahan besar hanya akan terjadi jika semua pihak mengutamakan kepentingan umum,” ucapnya.
Karena ada kunjungan kerja ke Pancur Batu untuk meninjau bus listrik, Bupati menyerahkan kelanjutan sidang kepada Sekda, Timur Tumanggor. Namun Sekda tidak memberikan pernyataan tambahan mengenai dinamika di tubuh legislatif.
salah satu anggota dewan Rakhmadsyah mengaku hampir 17 tahun dirinya menjadi dewan baru kali ini kondisi paripurna ricuh.
Ia menyebut tidak ada alasan buat pimpinan untuk tidak mau membahas apa yang dewan lain minta untuk dibahas.
"Selama ini nggak pernah terjadi seperti ini. Saya puasnya hari ini publik tau jadi bukan lembaga DPRD ini yang tidak harmonis dengan Bupati tapi ada oknum," kata Rakhmadsyah
Kejadian ini menambah sorotan publik terhadap pimpinan DPRD Deliserdang yang dinilai kurang aspiratif dan tidak transparan dalam menjalankan fungsi lembaga. Beberapa kalangan bahkan menyuarakan perlunya evaluasi terhadap kepemimpinan dewan agar DPRD benar-benar menjadi representasi rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. (*)
