 |
| Puluhan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (10/10) siang. |
MEDAN | buser-investigasi.com
Puluhan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (10/10) siang. Dalam tuntutannya, massa buruh tersebut mendesak agar pemerintah mencabut Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut, CP Nainggolan, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh. "Yang mana materi di dalam Undang-undang 11 tentang Cipta Kerja itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengurangan upah pesangon ditiadakan, dan lain sebagainya," kata Nainggolan.
Ia menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja yang digagas oleh pemerintah, merupakan hal yang paling mendasar bagi pekerja buruh. Nainggolan menambahkan, selama UU Cipta Kerja ini diterapkan, maka tidak ada peluang bagi buruh di dalam peningkatan kesejahteraannya.
"Kami tetap menekankan supaya Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja itu dicabut, karena sangat merugikan kepada pekerja dan buruh," sebutnya.
Dijelaskannya, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutuskan memberikan waktu dua tahun untuk merevisi undang-undang tersebut. "Tetapi nyatanya sekarang Undang-undang 11 itu tetap berjalan," ujarnya.
Selain meminta pencabutan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020, ia bersama dengan peserta aksi lainnya juga meminta agar pemerintah menurunkan harga BBM.
"Kenaikan BBM itu bukan alternatif terakhir sebenarnya, masih ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan BBM sangat berdampak sekali bagi kaum buruh dan juga masyarakat pada umumnya. "Bagaimana mereka (buruh) ini mau melakukan aktivitas, kalau tidak mampu membeli BBM yang naiknya hampir Rp 2 ribu lebih itu," katanya.
Nainggolan menuturkan, sampai saat ini tuntutan mereka belum ada yang dikabulkan oleh pemerintah
"Pasti kami dari serikat buruh tidak akan henti untuk memperjuangkan itu, agar pemerintah tidak tertutup kupingnya, tidak bisu dan tidak buta matanya melihat keadaan rakyat," ungkapnya.
Para peserta aksi ini pun diterima oleh, salah seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar yang juga datang menemui mereka.
Dalam ucapnya, ia mendukung tuntutan para kaum buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut.
"Mudah-mudahan ini didengar oleh pak presiden, bahwa sebenarnya kebijakan menaikkan BBM itu sebenarnya adalah kebijakan paling terakhir, masih banyak yang dilakukan oleh pemerintah," katanya dihadapan para pengunjuk rasa.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mencari hal-hal lain sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
"Kenapa tiba-tiba ada pemindahan ibu kota yang senilai Rp 600 triliun dan perpindahan misalnya ada kereta api cepat, itu belum prioritas sebetulnya, dan menelan biaya hampir seribu triliun," ungkapnya.
Amatan wartawan, setelah disambut oleh anggota DPRD Sumut peserta aksi pun kemudian membubarkan diri dan bergerak menuju ke kantor Gubernur Sumut untuk kemudian menyampaikan aspirasinya lagi. (*/ok)
