 |
| omite Rakyat Bersatu (KRB) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, membubarkan tim inventarisasi dan identifkasi penanganan tanah eks HGU PTPN II. |
MEDAN | buser-investigasi.com
Diduga bekerja untuk mafia tanah, Komite Rakyat Bersatu (KRB) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, membubarkan tim inventarisasi dan identifkasi penanganan tanah eks HGU PTPN II.
Hal tersebut disampaikan massa aksi saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin (26/9).
Dalam orasinya, Johan Merdeka menyampaikan konflik pertanahan yang begitu berkepanjangan mensyarakatkan bahwa pemerintah tidak serius dan cenderung bermain api dengan penyelesaikan konfik tanah.
Ia mempertanyakan, komitmen Gubsu Edy yang tidak melibatkan pihak terkait, seperti DPRD, aktivis agraria dan pers ke dalam tim inventarisasi yang dibentuk tersebut.
“Ada apa dengan dengan gubernur, apabila gubernur tidak berani keluar dan tidak membubarkan tim inventarisasi, maka hari ini kita sudah harus menyatakan tidak perceya lagi pada gubernur,” kata Johan.
Johan mengatakan, pihaknya sangat senang dengan penyataan Presiden Joko Widodo yang akan menggebuk mafia tanah. Pihaknya mempertanyakan komitmen Gubernur Edy untuk menindak mafia tanah.
“Mana di Sumut ini mafia tanah yang digebuk, kita tahu bahwa pastinya mafia tanah itu bersarang di Pemprov Sumut ini, jangan jangan gubernur lah bagian dari mafia tanah itu,” ungkapnya.
Pantauan wartawan dilokasi, hingga saat ini massa aksi dari KRB masih berada di Kantor Gubernur. Mereka terus mendesak agar Gubsu Edy menemui mereka. (Ok)
